Artikel TEORI MASALAH EKONOMI DAN SISTEM PERATURAN PEREKONOMIAN

TEORI MASALAH EKONOMI DAN SISTEM PERATURAN PEREKONOMIAN

BAB 1 SOSIAL EKONOMI

PENGERTIAN SISTEM

Sistem menurut Chester A. Bernard, adalah satu kesatuan yang terpadu secara holistik, yang didalamnya terdiri drai bagian-bagian dan masing-masing bagian memiliki ciri dan batas tersendiri. Dan masing-masing bagian memiliki keterkaitan yang saling mendukung dalam sistem yang holistik tersebut.

Suatu sistem pada dasarnya adalah merupakan “organisasi besar” yang menjaling berbagai subjek / objek serta perangkat pelembagaan dalam suatu tatanan tertentu. Subjek atau objek berbentuk sebuah sistem dapat berupa orang-orang atau masyarakat, untuk suatu sistem sosial  atau sistem kemasyarakatan dapat berupa makhluk-makhluk hidup dan benda alam, untuk suatu sistem kehidupan atau sistem lingkungan dapat berupa barang atau alat, untuk suatu sistem peralatan dapat berupa data, catatan atau kumpulan fakta dan untuk suatu sistem informasi atau bahkan kombinasi dari subjek-subjek tertentu.

Perangkat kelembagaan dimaksud meliputi lembaga atau wadah tempat subjek (objek) itu berhubungan, cara kerja dan mekanisme yang menjalin hubungan subjek (objek) jadi, serta kaidah atau norma yang mengatur hubungan subjek (objek) tersebut agar serasi.

Kaidah atau norma dimaksud bisa berupa aturan atau peraturan, baik yang tertukis maupun yang tidak tertulis, untuk suatu sistem yang menjalin hubungan antar manusia. Contohnya, aturan-aturan dalam suatu sistem kekerabatan, peraturan-peraturan dalam suatu sistem politik atau pemerintahan. Secara teoritis pengertian sistem ekonomi dapat dikatakan sebagai keseluruhan lembaga-lembaga ekonnomi yang dilaksanakan atau dipergunakan oleh suatu bangsa/negara dalam mencapai cita-cita yang telah ditetapkan.

Pengertian lembaga atau institusi ekonomi adalah suatu pedoman, aturan atau kaidah yang digunakan seseorang atau masyarakat dalam melakukan kegiatan-kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan. Kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang berkaitan dengan usaha (bisnis), dengan pasar, transaksi jual beli, dan pembayaran dengan uang. Secara sistematik kegiatan ekonomi dapat dibedakan antara kegiatan produksi, distribusi atau konsumsi terhadap barang-barang dan jasa. Kegiatan produksi  adalah kegiatan yang ditujukan untuk menciptakan atau menambah nilai suatu barang dan jasa. Kegiatan distribusi bersifat  meningkatkan faedah atau valle added, dengan cara membagi atau memindahkan suatu barang dan jasa. Sedangkan konsumsi adalah kegiatan yang berupa pengurangan atau menghabiskan faedah atau nilai suatu  barang dan jasa.

SISTEM EKONOMI DAN SISTEM POLITIK

Teori sitem ekonomi adalah teori yang mencoba menyelesaikan persoalan-persoalan ekonomi. Persoalan ekonomi pada hakikatnya adalah masalah transformasi atau pengolahan  alat-alat/suber pemenuh/ pemuas kebutuhan, yang berupa faktor-faktor produksi yaitu tenaga kerja, modal, sumberdaya alam dan keterampilan menjadi barang dan jasa.

Menurut Dumairy (1996), sistem ekonomi adalah “suatu sistem yang mengatur serta menjalin hubungan ekonomi antar manusia dengan seperangkat kelembagaan dalam suatu tatanan kehidupan”. Gregory Grossman dalam P. Rahardja dan M. Manurung (2004) mengatakan bahwa yang dimaksud dengan sistem ekonomi adalah ‘sekumpulan komponen-komponen atau unsur-unsur terdiri atas unit-unit dan agen-agen ekonomi serta lembaga-lembaga ekonomi, yang bukan saja saling berhubungan dan berinteraksi, melainkan juga sampai tingkat tertentu saling menompang danm mempengaruhi.

Perangkat pelembagaan meliputi lembaga-lembaga ekonomi. Jadi, perangkat pelembagaan ini termasuk kebiasaan, perilaku dan etika masyarakat, seperti yang mereka tetapkan dalam berbagai aktifitas yang berkenaan dengan pemanfaatan sumber daya bagi pemenuhan kebutuhan.

Sistem ekonomi merupakan bagian dari kesatuan ideologi kehidupan masyarakat si suatu negara. Untuk itu tidak mengherankan bila dalam perjalanan peneran suatu sistem ekonomi tertentu pada suatu negara terjadi suatu benturan, konflik atau bahkan tantangan antara pihak yang satu dengan pihak lainnya. Pelaksanaan suatu sistem ekonomi tertentu akan berjalan mulus jika lingkungan kelembagaan masyarakatnya mendukung.

Sistem ekonomi suatu negara dikatakan bersifat khas, sehingga dibedakan dari sistem ekonomi yang berlaku atau ditetapkan dinegara lain, berdasarkan beberapa sudut tinjauan seperti

Sistem pemilikan sumber daya atau faktor-faktor produksi

Keleluasaan masyarakat untuk saling berkonpetensi satu sama lain dan untukl menerima imbalan atas prestasi kerjanya.

Kadar peranan pemerintah dalam mengatur, mengarahkan dan merencanakan  kehidupan bisnis dan perekonomian pada umumnya.

Dengan demikian sistem ekonomi mencakup keseluruhan proses dan kegiatan masyarakat dalam upaya memenuhi kebutuhan hidupnya, untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan.

MACAM-MACAM SISTEM EKONOMI

Sistem Ekonomi Liberal-Kapitalis

Adalah suatu sistem yang memberikan kebebasan yang cukup besar bagi pelaku-pelaku ekonomi untuk melakukan kegiatan yang terbaik bagi kepentingan individual atau sumber daya-sumber daya ekonomi atau faktor produksi. Perinsip “Keadilan” yang dianut oleh sistem ekonomi kapitalis adalah “setiap orang menerima imbalan berdasarkan prestasi kerjanya”.

Ciri-ciri sistem ekonomi liberal-kapitalis adalah

Adanya pengakuan yang luas terhadap hak-hak pribadi

Praktik perekonomian diatur menurut mekanisme pasar

Praktik perekonomian digerakkan oleh motif keuntungan

Sistem Ekonomi Sosialis-Komunistik

Adalah kebalikannya, dimana sumber daya ekonomi atau faktor produksi dikuasai sebagai milik negara. Imbala yang diberikan kepada perorangan didasarkan pada kebutuhannya, bukan berdasarkan jasa yang diberikanya. Prinsip “keadilan’ yang dianut oleh sistem ekonomi sosial adalah “setiap orang menerima imbalan yang sama”. Pada sistem ini campur tangan pemerintah sangat tinggi, dan justru pemerintah yang menentukan dan merencanakan tiga persoalan pokok ekonomi yaitu what, how, dan for whom.

Sistem ekonomi sosial, adalah sistem ekonomi dimana pasar justru harus dikendalikan melalui perencanaan terpusat.

Sistem Ekonomi Campuran (Mix Economy)

Pada umumnya ditetapkan oleh negara-negara berkembang atau negara-negara dunia ketiga. Beberapa negara diantarannya cukup konsisten dalam meramu resep sistem ekonomi campurannya, dalam arti kadar kapitalismenya selalu lebih tinggi  atau bobot sisoalismenya lebih besar.

Pada dasarnya siste ekonomi campuran atau sistem ekonomi kerakyatan dengan persaingan terkendali, agaknya merupakan sistem ekonomi yang paling cocok untuk mengelolah perekonomian Indonesia semakin condong ke ekonomi liberal dan kapitalisme.

BAB II PERKEMBANGAN SISTEM EKONOMI INDONESIA

PERKEMBANGAN PEMIKIRAN SISTEM EKONOMI INDONESIA

Pergulatan pemikiran tentang sistem ekonomi apa yang sebaiknya diterapkan di Indonesia telah dimulai sejak Indonesia belum mencapai kemerdekaan. Sampai sekarang pergulatan pemikiran tersebut masih terus berlangsung. Hal ini tercermin dari perkembangan pemikiran tentang sistem ekonomi pancasila (SEP). Menurut Sri-Edi Swasono (1985), pergulatan pemikiran tentang SEP pada hakekatnya merupakan dinamika penafsiran tentang pasal-pasal ekonomi dalam UUD 1945.

Pasal-pasal Ekonomi dalam UUD 1945

Ada tiga pasal yang dianggap penting karena memberikan fondasi penting tentang SEP, yaitu pasal 33, pasal 23 dan pasal 34 UUD 45.

Tujuan dari SEP adalah tercapainya masyarakat yang adil dan makmur, hal ini dapat dimaknai bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Pemikiran tentang SEP sudah cukup banyak, namun ada beberapa yang perlu dibahas secara ringkas karena mereka merupakan faunding father dan tokoh-tokoh ekonomi yang ikut mewarnai sistem ekonomi kita

Pemikiran Mohammad Hatta (bung hatta)

Penerapan sistem ini di Indonesia telah menimbulkan kesengsaraan dan kemelaratan, oleh karena itu menurut bung hatta sistem ekonomi yang baik untuk diterapkan di Indonesia harus berasaskan kekeluargaan. Supaya dapat menjado makmur, bangsa Indonesia harus melakukan kerjasama ekonomi dengan bangsa lain. Sedangkan sebagai jembatan penghubung antara perekonomian pedesaan dengan perekonomian dunia adalah bangun usaha koperasi.

Pemikiran Wilopo

Menurut wilopo, pasal 33 memiliki arti SEP sangat menolak sistem liberal, karena itu SEP juga menolak sektor swasta yang merupakan penggerak utama sistem ekonomi liberal-kapitalis. Penolakan ini berdasarkan pada kekhawatiran bahwa sektor swasta akan memunculkan eksploitasi kaum kaya/pemilik modal terhadap kaum ekonomi lemah/buruh.

Pemikiran Wijoyo Nitisastro

Menurut Wijoyo, pasal 33 UUD 45 jangan ditafsirkan sebagai penolakan terhadap sektor swasta. Justru dalam SEP sektor swasta diberikan kesempatan berkembang sesuai dengan pasal 27 UUD45.

Pemikiran Mubyarto

SEP adalah sistem ekonomi yang bukan kapitalis dan juga bukan sosialis. Slah satu perbedaan SEP dengan kapitalis atau sosialis adalah pandangan tentangan manusia. Yaitu manusia yang selalu menyeimbangkan kebutuhan jasmani dan rohani, baik karena dorongan rasional maupun moralitas.

Pemikiran Emil Salim

Menurut Emil Salaim snagat sederhana tentang SEP yaitu Sistem ekonomi pasar dengan perencanaan.

Konsep Demokrasi Ekonomi (KDE)

KDE adalah merupakan kelanjutan penafsiran pasal 33 UUD45. SEP adalah demokrasi ekonomi yang mempunyao tujuan untuk tercapainya masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Kemakmuran masyarakat yang diutamakan, bukan kemakmuran orang seorang. Perekonomian berdasarkan atas demokrasi ekonomi, artinyakemakmuran bagai semua orang.

Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalam bumi adalah pokok-pokok kemakmuran rakyat. Sebab itu harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebenar-benarnya kemakmuran rakyat (ISEI, 1991)

Konsep Ekonomi Pasar Terbelala (KEPT)

KEPT adalah merupakan perkembangan baru tentang pemikiran SEP. Yang dikemukakan oleh ISEI pasa konggresnya ke-13 dimedan. KEPT memberikan penekanan pada peningkatan daya saing dan perwujudan faerness. Peningkatan daya saing dapat dicapai dengan : Pemanfaatanmekanisme harga atau pasar, perbaikan/penyempurnaan maupun pembubaran dan pembentukan institusi yang ada dalam perekonomian Indonesia dapat mendung proses pemajuan ekonomi, privatisasi dan restrukturisasi, perkembangan sumber daya manusia dan iptek, pelayanan jasa ekonomi, dan berbagai bentuk kerja sama.

KEPT merupakan upaya untuk mencapai tujuan nasional Indonesia dengan pemanfaatan mekanisme pasar. Karena mekanisme pasar memiliki kelemahan yaitu berupa terjadinya kegagalan pasar, makan pesan pemerintah tetap dibutuhkan.

SISTEM EKONOMI PANCASILA

Sistem Ekonomi Pancasila / ekonomi kerakyatan secara umum dapat diartikan sebagai sistem ekonomi yang memadukan ideologi konstitusi bangsa Indonesia dengan sistem ekonomi campuran yang diwujudkan melalui kerangka demokrasi ekonomi serta dijabarkan dalam langkah-langkah ekonomi yang berpihak dan pemberdayaan seluruh lapisan masyarakat, yang ditujukan untuk mewujutkan tercapainya masyarakat yang adil dan makmur.

Sistem ekonomi pancasila adalah suatu sistem ekonomi yang didasarkan pada sila-sila dalam pancasila. Untuk menumbuh kembangkan SEP maka harus dihindarkan hal-hal negatif yaitu

Sestem ekonomi liberal yang bebas

Sistem ekonomi komando

Persaingan tidak sehat, serta pemusatan kekuatan ekonomi pada satu kelompok atau monopoli yang merugikan masyarakat.

Pancasila sebagai suatu sistem demokrasi lebih mudah unuk di kembangkan. Sedangkan pancasila sebagai suatu sistem ekonomi nasional melainkan kesulitan untuk dikembangkan, karena hal ini tidak dapat dipisahkan atau dilepaskan kaitannya dengan dengan sistem ekonomi internasional.

REFORMASI MENUJU SISTEM EKONOMI PANCASILA

Sistem Ekonomi Pancasila sebenarnya sudah diperkenankan pada awal Repelita III (1979). Pemikiran beberapa orang pemikir mengatakan apabila pada waktu itu sistem ini sudah di tetapkan maka skrisis ekonomi yang demikian parah ini dapat dihindarkan.

Krisis moneter kita dewasa ini merupakan ulangan kedua krisis serupa demasa lalu yang semuanya semua yang mengingatkan betapa kita bangsa Indonesia selalu kembali ke pancasilasebagai pegangan dasar sistem dan moral ekonomi Indonesia.

Reformasi ekonomi Indonesia baik yang sudah dimulai sejak awal repelita VI memulai program pengembangan ekonomi rakyat, maupun gerakan pemecahan krisis moneter, merupakan topik yang penting menjelang dimulainya repelitaVII. Repormasi  ekonomi, dengan atau tanpa reformasi politik dan hukum, merupakan dambaan masyarakat luas untuk mengurangi ketimbangan ekonomi dan kesenjangan sosial yang sudah mencapai tahap sangat memperhatinkan pada akhir Repelita V (1993).

Reformasi ekonomi mempunyai tujuan kembar yaitu meningkatkan efesiensi ekonomi nasional sekaligus mengapus berbagai ketidak adilan ekonomi dengan tujuan akhir terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan pancasila.

Sistem ekonomi pancasila yang telah diterima dan masuk GBHN 1998 adalah sistem ekonomi yang didasarkan pada prinsip-prinsep etik yang secara lengkap berisi 7 petir “paradikma” sebagai berikut

Harus menyumbang pada terciptanya ketahanan ekonomi nasional yang kukuh dan tangguh

Harus mengandung sikap dan tekat kemandirian dalam diri manusia,keluarga dan masyarakat Indonesia

Perekonomian nasional harus dikembangkan kearah perekonomian yang berkeadilan dan berdaya saing tinggi

Demokrasi ekonomi harus diwujudkan untuk memperkukuh struktur usaha nasinal

Koperasi adalah soko guru perekonomian nasional, sebagai gerakan dan wadah kegiatan ekonomi rakyat; koperasi sebagai badan usaha ditujukan pada kepentingan dan peluasan basis usaha

Kemitraan usaha yang dijiwai semangat kebersamaan dan kekeluargaan yang saling menguntungkan harus ditumbuhkan kembali

Usaha nasional harus dikembangkan sebagai usaha bersama berdasarkan azazkekeluargaan dalam sistem ekonomi pasar terkelola.

Reformasi ekonomi Indonesia yang akan kita wujudkan adalah pembaruan aturan main aturan main tentang hubungan-hubungan ekonomi dalam masyarakat. “Aturan-aturan main ini secara keseluruhan dibakukan dalam sistem ekonomi pancasila.

Ekonomi pancasila adalah sistem ekonomi nasional Indonesia  (SENI). Dalam SENI masyarakat bangsa yang beraneka warna ciri-ciri kehidupannya, berintraksi dalam semangat kekeluargaan, dalam upaya meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat menuju terwujudnya keadilan sosial. Aturan keadilan ekonomi adalah bersumber pada  setiap sila Pancasila yaitu

Roda kegiatan ekonomi bangsa digerakkan oleh rangsangan-rangsangan ekonomi, sosial dan moral

Seluruh masyarakat bertekad untuk mewujudkan kemerataan sosial yaitu tidak membiarkan adanya ketimpangan ekonomi dan kesenjangan sosial

Seluruh pelaku ekonomi yaitu produsen, konsumen, dan pemerintah harus selalu bersemangat nasionalitik, yang dalam setiap putusan-putusan ekonominya menomorsatukan tujuan terwujudnya perekonomian nasional yang kuat dan tangguh

Koperasi dan bekerja secara kooperatif selalu menjiwai pelaku ekonomi masyarakat. Demokrasi ekonomi atau ekonomi kerakyatan dipimpin oleh hikma kebijaksanaan dalam pemusyawaratan/perwakilan

Dalam perekonomian nasional yang amat luas terus menerus diupayakan adanya keseimbangan antara perencanaan ekonomi nasional dengan desentralisasi serta otonomi daerah. Hanya melalui partisipasi daerah secara aktif aturan main keadilan ekonomi bisa berjalan yang selanjutnya menghasilkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

PERILAKU EKONOMI DI INDONESIA

Dalam pelaksanaan sistem ekonomi pancasila, maka pelaku-pelaku ekonominya ada 3 komponen yaitu BUMN/D (badan usaha yang seluruh modalnya dimiliki negara), BUN/BUD, BUMS.

PERANAN PERATURAN PEREKONOMIAN INDONESIA

Peranan BUMN dalam perekonomian negara

Berdasarkan Peraturan pemerintah (PP) nomor 3 tahun 1983, tentang pembinaan dan pengawasan BUMN, menetapkan bahwa tujuan BUMN sebagai aparatur perekonomian negara adalah

Memberikan sumbangan perkembangan ekonomi negara penerimaan negara

Mengadakan pemupukan keuntungan dan pendapatan

Menyelenggarakan pemanfaatan umum berupa barang dan jasa bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak

Menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan sektor swasta dan koperasi

Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan usaha yang bersifat melangkah kegiatan swasta dan koperasi

Membimbing sektor swasta, khususnya penyusaha golongan ekonomi lemah dan sektor koperasi

Melaksanakan dan menunjuang pelaksanaan program dan kebijakan pemerintah dan bidang ekonomi dan pembangunan

Peranan sektor swasta dalam perekonomian

Sektor pemerintah ikut berperan dalam pembangunan perekonomian Indonesia, terutama sejak digulirkannya serangkaian paket kebijakan deregulasi dan debirokratisasi. Dengan semangat deregulasi dan debirokratisasi, sektor swasta telah diberi pesan yang lebih besar untuk berpatisipasi memelihara kesinambungan dan meningkatkan momentum pembangunan.

Peranan koperasi dalam perekonomian

MPR dinyatakan bahwa “koperasi harus digunakan sebagai salah satu wadah utama untuk membina kemampuan usaha golongan ekonomi lemah. Dibandingkan dengan pelaku ekonomian lainnya koperasi sangat jauh tertinggal oleh faktor internal dan external.

BAB III TAHAP-TAHAP PERTUMBUHAN EKONOMI

BEBERAPA TEORI PERTUMBUHAN EKONOMI

Bruno Hilder Brand adalah pengkritik Fredrich List, mereka mengatakan bahwa perkembangan masyarakat atau ekonomi bukan karena sifat-sifat produksi atau konsumen. Tetapi lebih ditekankan pada metode distribusi yang digunakan. Bruno mengemukakan 3 sistem distribusi yaitu

Natural atau perekonomian barter

Perekonomian uang

Perekonomian kredit

Sedangkan Kart Bucher mempunyai pendapat yang serupa walaupun tidak sama. Ia mengatakan pertumbuhan ekonomi adalah melalui 3 tingkap yaitu

Produksi untuk kebutuhan sendiri

Perekonomian kota, dimana pertukaran sudah meluas

Perekonomian nasional dimana peranan perdagangan-perdagangantampak makin penting. Jadi, barang-barang itu di produksi untuk pasar, ini merupakan gambaran evolusi di Jerman.

Restow membuat penggolongan tahap-tahap pertumbuhan ekonomi berdasarkan pada ciri-ciri perubahan keadaan ekonomi, politik dan sosial yang berlaku serta trasportasi suatu masyarakat tradisional menjadi siatu masyarakat modern. Tahap-tahap pertumbuhan ekonominya adalah

Tahap masyarakat tradisional

Tahap masyarakat lepas landas

Tahap lepas landas

Gerakan kearah kedewasaan

Massa konsumsi tinggi

PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA

Massa orde lama (1945-1966)

pada massa ini perekonomian berkembang kurang mengembirakan, sebagai dampak ketidak stabilan kehidupan politik dan seringnya pergantian kabinet.

Massa orde baru 91966-1997)

Menghadapi perekonomian yang sedemikina rupa pemerintah peralihan menetapkan beberapa langkah priorotas kebijakan ekonomi  sebagai berikut

Memerangi implasi

Mencukupi stok cadangan  bahan pangan (terutama beras)

Merehabilitasi prasarana perekonomian

Meningkatkan ekspor

Menyediakan/menciptakan lapangan kerja

Mengundang kembali inyestor asing

Massa reformasi (198-sekarang)

Pada massa repormasi  ini perekonomian Indonesia ditandai dengan krisis moneter yang berlanjut menjadi krisis ekonomi yang sampai saat ini belum menunjukkan tanda-tanda kearah pemulihan.

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA

Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia secara umum adalah

Faktor produksi, harus mampu memanfaatkan tenaga kerja yang ada

Faktor investasi, membuat investasi yang tidak rumit dan memihak pada pasar

Faktor perdagangan luar negri dan neraca pembayaran

Faktor kebijakan moneter dan inflasi, kebijakan terhadap nilai tukar rupiah dan tingkat suku bunga ini harus antisipasi  dan dapat diterima pasar

Faktor keuangan negara, berupa kebijakan fiskal yang konstruktif dan mampu untuk membiayai pengeluaran pemerintah.

BAB IV PERUBAHAN STRUKTUR EKONOMI INDONESIA

PERUBAHAN STRUKTUR EKONOMI

Teori ini menitik beratkan pada mekanisme transformasi yang dialami oelh negara-negara sedang berkembang yang seula bersifat subsiten dan menitik beratkan pada sektor tradisional menuju ke struktur yang lebih modern didominasi oleh sektor-sekrot non primer khususnya industri jasa.

STRUKTUR PEREKONOMIAN INDONESIA

Struktur ekonomi dari tinjauan makro-sektoral

Bedararkan tijauan makro-sektor perekonomian suatu negara dapat berstruktur agraris, industri, atau niaga. Struktur ekonomi Indonesia yang industrialisasi pada saat ini sesungguhnya belum mutlak, tetapi masih sangat dini. Industrialisasi di Indonesia baru lah berdasarkan kontribusi sektoral dalam bentuk PDB atau pendapatan nasional.

Struktur ekonomi  dari tinjauan keuangan

Pergeseran struktur ekonomi secara makro-sektoral senada dengan pergeseran secara keuangan. Ditijau dari sudut pandang keuangan, struktur perekonomian telah bergeser dari berstruktur pedesaan menjadi struktur perkotaan.

Struktur ekonomi  dari tinjauan penyelenggaraan kenegaraan

Ditinjau dari sini maka struktur perekonomian dapat dibedakan menjadi etatis, egaliter atau borjuis. Predikat ini tergantung pada siapa atau kalangan mana yang menjadi pemeran utama dalam perekonomian yang bersangkutan, yaitu bisa meperintah/negara, bisa rakyat kebanyakan, atau kalangan pemodal dan usahawan (kapitalis).

Struktur ekonomi  dari tinjauan birikrasi pengambilan keputusan

Berdasarkan tijauan ini dapat dikatakan bahwa truktur perekonomian indonesia selam era pembangunan jangka panjang tahap pertama adalah sentralistis. Dalam struktur ekonomi yang sentralistis, pembuatan keputusan lebih banyak di tetapkan oleh pemerintah pusata atau kalangan pemerintahan dibawah beserta masyarakat dan mereka yang tidak memiliki akses dipemerintahan pusat, cenderungnya mereka hanya menjadi pelaksana saja, dan dalam pembuatan perencanaan hanya sekedar sebagai pendengar.

BAB V PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI

PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI INDONESIA

Sejarah Perencanaan pembangunan di Indonesia sejak tahun 1945 sampai kini mengalami berbagai perkembangan sejalan dengan tingkat stabilitas politik dan keamanan. Artinya faktor-faktor sosial politik ekonomi, perhitungan akurat yang tidak ambisius, pengawasan yang kontinyu, pelaksanaan koordinasi dan singkronisasi yang baik serta pembiayaan yang memadai, berupa yang sangat mempengaruhi keberhasilan perencanaan pembangunan suatu negara.

PALN MENGATUR EKONOMI INDONESIA

Penpres No. 3/1947, tertanggal 12 april 1947, memutuskan untuk membentuk panitia ahli yang diberinama Panitia Pemikit Siasat Ekonomi. Panitia ini diketuai oleh Wakil Presiden Mohammad Hatta, dan A.K. Gani, muhammad roem.

RENCANA KASIMO

Pelaksanaan rencana kasimo dangat tidak menentu disebabkan sebagian besar wilaya Repoblik Indonesia masih diduduki oleh belanda, tetapi sebenarnya dalam rencana ini banyak petunjuk praktis yang mudah dilaksanakan.

RENCANA URGENSI PERKEMBANGAN INDUSTRI DANINDUSTRI KECIL

Rencana urgensi untuk perkembangan industri dan industri kecil, dilaksanakan oleh Sumitro Djojohadikusumo antara tahun 1951 sampai dengan tahun 1952. Rencana ini didasarkan atas pemikiran bahwa industrialisasi dipandang sebagai bagian integral dari kebijakan umum untuk menambah kekuatan ekonomi nasional yang sehat.

Hasil dari rencana ini sebagian masih ada sampai sekarang, dan beberapa induk perusahaan masih berfungsi sebagai pendorong perkembangan industri kecil di sekitarnya.

RENCANA PEMBANGUNAN LIMA TAHUN

Dengan pengaturan pemerintahan nomor 2 tahun 1952 dibentuk dewan perancang negara. Dalam pelaksanaan tugas, biro perancang negara dalam periode perdana menteri Juanda berhasil merencanakan dan menyusun rencana pembangunan jangka menengah pertama yang disebut rencana pembangunan lima tahun.

GARIS-GARIS BESAR POLA PEMBANGUNAN NASIONAL SEMESTA BERENCANA TAHAPAN PERTAMA

Dewan Perancang Nasional

Rencana pembangunan yang akan disusun oleh dewan Perancang Nasional bersifat menyeluruh. Tugas dewan perancang nasional adalah mempersiapkan rancangan Undnag-Undang Pembangunan Nasional yang berencana dan menilai penyelenggaraan pembangunan. Hasil kerja dewan perencanaan nasional disampaikan untuk kemudian di ajukan kepada dewan perwakilan rakyat.

Rencana Pembangunan Semesta Berencana Tahap Pertama

Pembanguna Semesta Berencana adalah rencana jangka menengah terpanjang dalam sejarah perencanaan pembangunan di Indonesia. Jangka waktu 8 tahun merupakan kurun waktucukup panjang dalam kondisi perekonomian yang tidak menentu. Rencana pembangunan jangka menengah ini kemudian ditetapkan melalui ketetapan kan melalui ketetapan MPRS Nomor II/MPRS/1960 tentang garis-garis Besar Pola Pembangunan nasional Semesta Berencana Tahapan Pertama (1961-1969).

PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG TAHAP PERTAMA (PJP I) dan kedua (PJP II)

Situasi yang kondusif ini mendorong dirintisnya perencanaan-perencanaan yang lebih terkoordinasi dan teratur. Sejak itu mulai lah disusun repita I sampai repita V yang disebut juga sebagai jangka panjang  tahap pertama dan repita ke V Sampai repita ke X juga disebut sebagai pembangunan jangka panjang kedua.

PROGRAM PEMBANGUNAN NASIONAL (PROPENAS)

Pemerintahakn baru ini menyusun PROPENAS berdasarkan GBHN tersebut dengan 12 misi dan 3 antaranya adalah

Pemberdayaan masyarakat dan seluruh kekuatan ekonomi nasional terutama bagi penyusaha mikro, kecil, menengah dan koperasi dengan mengembangkan sistem ekonomi yang bertumbuh pada mekanisme pasar yang berkeadilan, berbasis sumber daya alam dan sumber daya manusia yang produksi, mandiri, maju, berdayasaing, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

Perwujutan otonomi daerah dalam rangka perkembangan daerah dan pemerataan pertumbuhan dalam wadah negara kesatuan RI.

Perwujutan kesejahteraan rakyat ditandai oleh meningkatnya kualitas kehidupan yang layak dan bermatabat serta memberi perhatian utama pada tercukupinya kebutuhan dasar, yaiyu pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan dan lapangan kerja.

BAB VI MASALAH PERTANIAN DAN PANGAN

KEBIJAKAN PANGAN

Kebijakan dibidang pangan pada awal dimassa orde batu, diungkapkan pada pelita I memberi tekanan pada bidang produksi konsumen beras. Pada waktu itu kebijakan beras identik dengan kebijakan pangan. Alat-alat kebijakan yang digunakan tidak banyak berbeda dengan alat kebijakan pada masa sebelumnya. Perbedaan terletak pada perencanaan yang lebih baik, keahlian yang makin mantap dan konsistensi dalam pelaksanaan alat-alat kebijakan tersebut. Hasil yang di capai akhir tahun 1976 adalah kenaikan produksi pangan, terutama penghasilan perhektar dan pemasaran.

SWASEMBADA PANGAN DALAM PEMBANGUNAN

Sampai pada tahun 1990 ektor pertanian sebagai penyumbang utama PDB (Produk demestik bruto). Namun sesudah itu posisinya di gantikan oleh sektor industri pengelolahan.

PANCA USAHA TANI

Pada tahun 1964 program Bimas di perluas dan menjadi terkenal dengan semboyan Panca Usaha Tani, yaitu lima cara kearah usaha tani yang baik, yaitu

Penggunaan dan pengendalian air yang lebih baik

Penggunaan bibit pilihan 9bibit unggul)

Penggunaan pupuk dan pestisida yang seimbang

Cara percocok tanam yang baik

Koperasi yang kuat

PERANAN BADAN URUSAN LOGISTIK (BULOG)

Tugas utama Bulog pada dasarnya adalah menjamin harga pembelian gabah pada tingkat produsen agar tidak jatuh di bawah harga yang di tetapkan. Dalam pengadaan beras bulog berkerja sama dengan KUD-KUD untuk membeli gabah dari petani produsen.

Sekarang peran Bulog hanya meneglolah hasil pertanian beras saja. Dan bahkan kelembagaan Bulog mengalami perubahan , yang tadinya merupakan Badan Pengelenggara Pangan, kemudian berubah menjadi Lembaga Pemerintahan Non Departemen pad atahun 2003 diuabah lagi menjadi perusahaan umum (Perum) yang usahanya khusus menangani pengadaan panagn.

TANAMAN INDUSTRI

Perkembangan tanaman industri dilaksanakan dengan 4 pola pada perkembangannya yaitu

Pola perkebunan inti rakyat (PIR)

Untuk menyujutkan perpaduan usaha antara perkebunan rakyatsebagai plasma dan perkebunan besar sebagai inti, dalam suatu sistem pengelolahan yang menanganin seluruh rangkaian kegiatan perkebunan besar untuk mengembangkan perkebunan rakyat pada areal bukaan baru

Pola unit pelayanan pengembangan (UPP)

Pola pengembagan dengan pendekatan terkensentrasi pada lokasi tertentu, yang menangani keseluruhan rangkaian proses agribisnis. Pelaksanaa pola UPP ini di tempuh melalui perkembangan perkebunan rakyat oleh suatu unit organisasi proyek yang beroperasi dilokasi perkebunan yang sudah ada

Pola swadaya

Pola ini ditujukan untukmengembangkan swadaya masyarakat petani pekebun yang sudah ada di luar wilaya kerja PIR dan UPP

Pola perusahaan perkebunan beras

Pola perkebunan beras diarahkan untuk meningkatkan peranan pengusaha besar , berupa BUMN/BUMD, perusahaan swasta nasional maupun swasta asing.

BAB VII MASALAH INDUSTRIALISASI

SEJARAH SEKTOR INDUSTRI DI INDONESIA

Dapa tahun 1920-an industri-industri modern di Indonesia hampir semua dimiliki oleh orang asing, walaupun jumlahnya hanya sedikit. Industri kecil yang ada pada masa itu berupa industri-industri rumah tangga seperti penggilingan padi, pembuatan gula merah rokok kretek, kerajianan tekstil dan sebagainya yang tidak terkoordinasi dengan baik.

Pada tahun 1999 hampir semua jenis industri di Indonesia mengalami kemunduran bahkan ada yang terpaksa harus ditutup karena pailit. Hal ini juga termasuk perusahaan-perusahaan bidang perkebunan  juag mengalami penurunan, kecuali perkebunan kelapa sawit, teh dan tembakau yang mengalami peningkatan.

MASALAH KETERBELAKANGAN INDUSTREALISASI DI INDINESIA

Dari segu jumlah penduduk, Indonesia termasuk negara sedang berkembang terbesar ketiga setelah india dan cina. Namun diluar dari segi industrialisasi Insonesia dapat dikatakan baru mulai merangkak. Salah satu indikator dari tingkat industrialisasi adalah sumbangan sekrot industri dalam GDP yang masih relatip kecil. Dari ukuran sektor industri di Indonesia sangat ketinggalan dibandingkan dengan negara-negara utama di Asia.

KEBIJAKAN INDUSTREALISASI

Ada 3 aspek kebijakan ekonomi Orde Baru yang menumbuhkan iklim lebih baik bagipertumbuhan sektor industri Ketiga aspek iyu adalah

Dirombahnya sistem devisa. Sehingga transaksi luarnegri menjadi lebih bebas dan lebih sederhana

Dikuranginaya fasilitas-fasilitas khusus yang hanya disediakan bagi perusahaan negara , dan kebijaksanaan pemerintah untuk mendorong pertumbuhan sektor swasta bersama-sama denagn sektor BUMN

Diberlakukannya Undang-Undang penanaman modal asing (PMA)

PERANAN SEKTOR INDUSTRI DALAM PEMBANGUNAN

Peran sektor industri dalam pembangunan adalah untuk memberikan nilai tambah produksi. Pada dasarnya peranan sektor industri dalam pembangunan ini dikembangkan menjadi strategi industrialisasi yang meliputi trategi industri substitusi impor dan strategi industri Promosi ekspor.

BAB VIII INVESTASI

PERMASALAHAN DALAM INVESTASI

Kita ketahui bersama bahwa penanaman modal di Indonesia mengalami peningkatan yang pesat pada desawarsa 1980an, yaitu setelah pemerintahan meluncurkan sejumlah paket perencanaan deregulasi dan debirokratisasi, terutama yang berkaitann dengan pembangunan ekonomi. Pada desawarsa 1970an bagian terbesar investigasi berasal dari sektor pemerintah, namun pada desawarsa 1990an kondisinya terbalik, yaitu sebagian besar investigasi domestik berasal dari dunia usaha dan masyarakat.

PEMBENTUKAN MODAL DOMESTIK BRUTO

Salah satu faktor penggerak pertumbuhan ekonomi adalah investasi. Untuk mendapatkan gambaran mengenai investasi dalam suatu negara dari waktu ke waktu ada 4 cara yaitu

Menyoroti kontribusi pembentukan modal domestik bruto dalam konteks permintaan agregat.

Mengamati data-data PMA dan PMDN

Menelaah perkembangan dana investasi yang dilakukan oleh dunia perbankan.

Data pembentukan modal domestik bruto

PERKEMBANGAN INVESTARI DI INDONESIA

Berhubungan dengan pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang lamban dan kondisi keuangan pemerintah yang masih memperhatinkan, maka untuk mempercepat recovery ekonomi kita, maka investigasi swasta sangat penting. Disamping itu upaya untuk menarik investigasi dihadap kan lingkungan eksternal yang semakin ketat, meskipun perekonomian dunia pada tahun 2002 mengalami pertumbuhan, namun harus modal asing (PMA) terus turun.

DEREGULASI INVESTASI

Kebijakan investasi juga perlu diarahkan untuk mendorong kemampuan ekspor nasional agar peningkatan investasi tidak saja digerakkan oleh permintaan dalam negeri, tetapi juga untuk dimanfaatkan peluang-peluang ekspor. Upaya-upaya perlu dilakukan denag mengembangkan zona-zona ekonomi khusus dengan memberikan insentif yang tepat sasaran dalam rangka pengembangan wilayah-wilayah strategi dan mempercepat pertumbuhan.

BAB IX KEBIJAKAN MONETER DAN FISKAL

KELEMBAGAAN DAN INSTRUMEN KEBIJAKAN MONETER

Kelembagaan

Perkembangan kelembagaan setelah tahun 1966 mengalami perubahan, hal ini menyadari kegagalan kebijakan yang mengandalkan campur tangan pemerintah dimasa lampau. Pemerintahan orde baru berusaha mengurangi peranan negara dalam kehidupan ekonomi dengan mengandalkan kekuatan-kekuatan pasar dan peranan dan sektor swasta.

Instrumen kebijakan moneter

Melalui struktur kelembagaan maka kebijakan moneter dilaksanakan. Adapun yang menjadi sasaran kebijaksaan sangat beraneka ragam, mulai dari pengendalian jumlah uang beredar sampai masalah penyediaan dana untuk tujuan-tujuan tertentu yang memperoleh prioritas utama. Pengendalian dan pengarahan tersebut dijalankan dengan menggunakan instrumen-instrumen kebijakan moneter formal maupun saluran-saluran tidak formal.

KEBIJAKAN FISKAL

Sistem fiskal dan frestasi fiskal sesuatu negara harus dipelajari dalam konteks sejarahnya. Antara tahun 1951-1958 sistem fiskal di Indonesia sangat tergantung pada sumber penerimaan dari perdagangan internasional.

Kebijakan-kebijakan tersebut antara lain

Anggaran belanja dipertahankan agar seimbang

Tabungan pemerintahan diusahakan harus meningkat dari tahun ke tahun

Besis perpajakan diperluas secara berangsur-angsur

Prioritas diberikan untuk pengeluaran-pengeluaran “produktif” pembangunan

Kebijakan anggaran diarahkan pada sasaran.

BAB X NERACA PEMBAYARAN

UNSUR-UNSUR NERACA PEMBAYARAN

Neraca pembayaran internasional terdiri atas beberapa unsur, yang berupa neraca-neraca parsial yang yang cakupannya lebih spesifik dan terbatas. Unsur-unsur tersebut adalah neraca perdagangan, transaksi belanja, dan neraca modal. Serta dua ayat yang bukan neraca yaitu selisih perhitungan dan cadangan devisa.

NERACA MODAL DAN CADANGAN DEVISA

Lalu Lintas Modal

Neraca Modal mengambarkan arus keluar masuknya devisa yang bukan merupakan pembayarn pembayaran atas barang dan jasa tertentu. Arus yang dicatat di neraca modal ialah devisa dalam arti modal, baik berupa dana investasi maupun pinjaman atau utang luar negri.

Cadangan Devisa

Posisi cadanagan devisa suatu negara dinyatakan aman apabila mencukupi kebutuhan impor untuk jangka waktu setidak-tidaknya tiga bulan. Jika adangan devisa yang dimiliki tidak mencukupi kebutuhan untuk tiga bulan impor, maka dianggap rawan. Kekurangan persediaan veluta asing suatu negara dapat menimbulkan kesulitan ekonomi bagi negara yang bersangkutan.

KEBIJAKAN NERACA PEMBAYARAN

Perkiraan neraca pembayaran Indonesia didasarkan pada 2 asumsi, yaitu berkaitan dengan berbagai perkembangan  ekonomi dunia dan berbagai perkembangan makro ekonomi didalam negeri. Yang berkaitan dengan perkembangan ekonomi dunia meliputi laju pertumbuhan ekonomi, laju inflasi dunia, tingkat suku bunga, serta nilai ansur valuta negar-negara industru utama. Sedangkan perkembangan di dalam negara, perkiraan neraca pembayaran dikaitkandengan sasaran laju pertumbuhan ekonomi.

BAB XI KEPENDUDUKAN DAN TENAGA KERJA

PENDUDUK INDONESIA DAN PERKEMBANGANNYA

Catatan tentang jumlah penduduk di Indonesia pertama kali dilakukan pada tahun 1815, itupun hanya terbatas pada penduduk di Pulau Jawa. Jumlah penduduk di Indonesia, menurut perkiraan yang cukup untuk dipercaya adalah angka hasil sensus tahun 1930.  Pada saat itu penduduk Indonesia diperkirakan berjumlah 160,73 juta jiwa dan 41,82 juta jiwa merupakan penduduk di Pulau Jawa. Ketidak merataan jumlah penduduk menimbulkan masalah urbanisasi. Arus urbanisasi menimbulkan masalah penyediaan lapangan kerja , pemukiman, kriminalitas, dan masalah sosial lainnya.

MASALAH URBANISASI

Salah satu ciri kependudukan yang menonjol adalah masalah penduduk perkotaan atau sering disebut penduduk urban yang semakin meningkat. Bertambahnya penduduk kota ini bukan disebabkan perpindahan penduduk dari desa ke kota, tetapi lebih banyak karena berubahnya suatu desa mejadi kota. Hal ini dikarenakan fasilitas-fasilitas kota sudah dibangun di desa sehingga menyebabkan perubahan masyarakat pedesaan menjadi masyarakat kota.

KETENAGAKERJAAN

Angkatan kerja adalah tenaga kerja atau penduduk dalam usia kerja yang bekerja,. Sedangkan bukan angkatan kerja ialah tenaga kerja atau penduduk dalam usia kerja yang tidak bekerja yaitu orang-orang yang kegiatannya sekolah, pengurus rumah tangga serta penerima pendapatan tapi bukan merupakan imbalan langsung atas jasa kerjanya (pensiun, penderita cacat yang dependen).

PEMBANGUNAN KETENAGAKERJAAN DI INDONESIA

Permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan ketenagakerjaan adalah tingginya tingkat pengangguran dan setengah pengangguran karena banyaknya bidang usaha yang ditutup karena mengalami pailit. Disamping itu juga masih rendahnya tingkat kualitas dan produktivitas kerja, serta belum memadainya perlindungan terhadap tenaga kerja termasuk tenaga kerja Indonesia diluar Negeri.

Dengan melihat kondisi di atas maka pembangunan ketenagakerjaan mempunyai tujuan untuk menyediakan lapangan kerja dan lapangan usaha, sehingga setiap angkatan kerja memperoleh  pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi manusia.

BAB XII PEMBANGUNAN EKONOMI DAERAH

PEMBANGUNAN EKONOMI DAERAH

Dalam pembangunan ekonomi daerah yang menjadi pokok permasalahanya adalah terletak pada kebijakan-kebijakan pembangun yang didasarkan pada kekhasan daerah yang bersangkutan dengan menggunakan potensi sumber daya manusia, kelembagaan dan sumber daya fisik secara lokal. Orientasi ini mengarah pada pengambilan inisiatif-inisiatif yang berasal dari daerah tersebut dalam proses pembangunan untuk menciptakan kesempatan kerja baru dan meransang peningkatan kegiatan ekonomi.

PERMASYALAHAN DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI DAERAH

Ketimpangan pembangunan sektor industri

Kurang meratanya investasi

Tingkat mobilitas faktor produksi yang rendah

Perbedaan sumberdaya alam

Perbedaan demokrasi

Kurang lancarnya perdagangan antara daerah

PERANAN PEMERINTAH DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI DAERAH

Lincolin Arsyad (2000) mengatakan bahwa ada 4 pesan yang dapat di ambil oleh pemerintahan dalam proses pembangunan ekonomi di daerah yaitu

Entrepreneur (merupakan tanggung jawab untuk menjalankan suatu usaha bisnis di daerahnya)

Koordinator (melalui penetapan kebijakan atau pengusulkanstrategi-strategi pembanguna ekonomi yang komprehensip bagi kemajuan daerahnya.

Fasiliator (mempercepat pembangunan melalui perbaikan lingkungan prilaku atau budaya masyarakat didaerahnya.

Stimulator (menciptakan dan mengembangkan  usaha melalui tidakan-tindakan khusus yang dapat memepengaruhi dunia usaha untuk masuk ke daerah tersebut dan menjaga agar perusahaan yang telah ada tetap eksis berada di daerah tersebut.

PARADIKMA BARU PEMBANGUNAN EKONOMI DAERAH

Dengan paradikma baru pembangunan ekonomi daerah didasarkan pada kemampuan perusahaan untuk mengembangkan pekerjaan yang sesuai dengan kondisi penduduk daerah.

STRATEGI PEMBANGUNAN EKONOMI DAERAH

Secara umum strategi pembangunan ekonomi adalah mengembangkan kesempatan kerja bagi penduduk yang ada sekarang  dan upaya untuk mencapai stabilitas ekonomi, serta mengembangkan basis ekonomi dan kesempatan kerja  yang beragam.